Rencana presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo yang ditulis melalui status acount facebooknya,Dimana penerbitan izin HTI dilahan gambut perlu dilakukanya peninjauan ulang karena pengelolan HTI dilahan gambut itu menyebabkan banyak kerugian dan kerusakan lingkungan,Rencana tersebut tentunya tidak disia-siakan masyarakat meranti dan langsung menyampaikan dukungan penuh mereka agar presiden tidak sebatas meninjau ulang, Namun lebih tegas lagi mencabut izin HTI nya.
Adapun status diacoun facebook Joko Widodo tertanggal 1 desember 2014, Diunggah tepat pukul 12,00 wib dan sampai hari ini dilike atau disukai oleh 37,253 pengunjung,dan ditanggapi berupa koment sebanyak 1,182 pengunjung,dan dibagian oleh 132 pengunjung itu,sehingga status presiden Ri ke-7 ini menjadi deretan comentar terbanyak atau terpopuler itu bunyinya sebagai berikut
“Saya melihat ada lahan sagu yang rusak karena dampak pola penanaman monokultur di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau.
Kedepannya saya akan meninjau ulang perizinan perusahaan yang mengonversi lahan gambut menjadi pola monokultur yang berpotensi merusak ekosistem”Satus presiden Ri ini hanya berselang beberapa hari pasca kunjungan kerjanya ke desa sungai tohor kecamatan tebing tinggi timur,kabupaten kepulauan meranti, Provinsi Riau.
Bahkan dalam comentnya, Jhony cavelera menegaskan bahwa dirinya selaku warga masyarakat sangat setuju sekali rencana pak presiden RI itu, Saya sangat setuju sekali dan mendukung kebijakan bapak presiden dalam menjaga ekosisitem lingkungan hidup,terpenting jangan lama lama waktu yang dibutuhkan untuk meninjau ulang izin HTI dilahan gambut itu.
Sutan Marajo Basa salah seorang aktifis peduli lingkungan asal provinsi riau kepada wartawan ini pihaknya, Sangat mendukung penuh langkah yang akan diambil Presiden RI, berupa rencananya yang akan meninjau ulang izin HTI dilahan gambut karena pengelolaan HTI sendiri berdampak kepada kerusakan ekosistem yang ada.
“Pastinya kita akan dukung penuh langkah presiden RI yang akan meninjau ulang izin HTI dilahan gambut,Kalau boleh jujur,pak presiden sekalian saja ambil tindakan tegas terhadap perusahaan pengelola HTI dilahan gambut khususnya yang beroperasi dikabupaten kepulauan meranti, Seperti PT RAPP yang beroperasi di pulau padang, PT Sumatra Riang Lestari di pulau rangsang, PT Lertasi Unggul makmur(LUM) dan PT Nasional Sago Prima(NSP) yang beroperasi di wilayah tebing tinggi timur, “Saya yakin keberadaan perusahaan HTI dikepulauan meranti itu, Bukan saja menyebabkan terjadinya kerusakan ekosistem lingkungan dan mahluk hidup disekitar kita lambat laun kita masyarakat pun akan dibuat sulit”.
Dukungan kepada presiden Ri yang akan menijau ulang izin HTI dilahan gambut juga disampaikan oleh Ilham, warga masyarakat pulau padang melalui pesan singkatnya, Pak presiden tidak perlu meninjau ulang izin HTI diareal lahan gambut jika saja pak presiden terjung langsung ke kampung kami dipulau padang yang sekarang ini diluluh lantakan oleh PT RAPP yang telah menghabisi isi kayu alam dihamparan gubahan gambut pulau padang,sementara areal lahanya akan ditanamai kayu akasia itu.
Yang jelas, kami masyarakat kampung, yang hidupnya bercocok tanam, dan bertani, serta berkebun, Sejak beroperasinya Pt RAPP diwilayah pulau padang, Secara umum bisa dipastikan bahwa kami sudah tidak nyaman lagi jalani hidup sehari – hari kalau dulu pertama perusahaan itu masuk kepulau padang menggerogoti lahan perkebunan sagu milik warga masyarakat, kini akibat kanal dan pembabatan kayu alam dihutan pulau padang, kami masyarakat mulau kesulitan mencari kayu untuk kebutuhan seperti membangun rumah,bangun sarana pendidikan,dan fasilitas umum lainya,termasuk rumah ibadah, besok atau dikemudian hari,kami akan kesulitan mencari kayu untuk dijadikan kayu nisan, jadi alangkah baik dan tepatnya,pak Joko Widodo tak usah repot repot meninjau ulang,Tapi langsung saja, Cabut izin HTI mereka,dan perkarakan kepengadilan atas tanggung jawab mereka yang jelas jelas merusak ekosisitem yang ada, Jadi salah kalau Cuma meninjau ulang, pungkasnya.
sumber: Metroterkini.com
