How International Investors & REDD+ Donors Profit
from Deforestation in West Papua
Indigenous landowners in Sorong, West Papua province, are being exploited by the Kayu Lapis Indonesia Group (KLI) for plantations development – at great cost to them and their forests.
Documents obtained by EIA/Telapak reveal “land rental” agreements provide Moi landowners with as little as US$ 0.65 per hectare – land projected to be worth US$ 5,000 per hectare once developed
Timber payments are equally bad: KLI has paid landowners as little as US $2.8 per cubic metre of merbau – wood KLI sells for US$ 875 on export.
Bagaimana Investor Dunia & Donor REDD+ Meraup Laba dari
Pembalakan Hutan Papua Barat
Pemilik tanah adat di Sorong, Provinsi Papua Barat, dieksploitasi oleh Kayu Lapis Indonesia Group (KLI) untuk pengembangan perkebunan dengan ongkos mahal yang ditanggung oleh pemilik tanah adat dan hutan mereka.
Dokumen-dokumen yang diperoleh oleh Telapak/EIA mengungkapkan bahwa masyarakat adat Moi sebagai pemilik tanah hanya mendapat 0,65 dolar AS per hektar (Rp 6.000 per hektar) dari perjanjian “sewa lahan”. Padahal, setelah dikembangkan, tanah itu diperkirakan bernilai 5.000 dolar AS per hektar.
Pembayaran atas kayu sama buruknya: KLI membayar pemilik tanah 2.8 dollar AS per meter kubik kayu merbau. Padahal KLI mengekspor merbau seharga 875 dolar AS per meter kubik.
Legal norms in permit allocation and timber harvesting have been routinely flouted, with little to no law enforcement by either the national or provincial government.
International investors – including Norway’s Government Pension Fund Global (GPFG) – are profiting from the situation. This highlights a failure to incorporate commodity and investment market reforms into the REDD+ agenda, resulting in the perverse financial incentives of those markets continuing to undermine efforts to reduce deforestation and deliver sustainable development for Indonesia’s indigenous peoples.
View and download Clear-Cut Explotation
Aturan-aturan hukum untuk alokasi izin dan pemanenan hasil kayu secara rutin dilanggar, dengan sedikit atau (bahkan) tanpa penegakkan hukum sama sekali oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
Investor internasional – termasuk Dana Pensiun Global Pemerintah Norwegia (Norway’s Government Pension Fund Global/GPFG) mengambil keuntungan dari situasi itu. Hal ini menunjukkan bagaimana keduanya, pasar komoditas internasional dan agenda REDD+, telah gagal dalam upaya mengurangi deforestasi dan melakukan pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat adat Indonesia.
Lihat dan unduh Eksploitasi Kesat Mata
